Saya amati setidaknya ada tiga kelompok atau kubu umat Islam yang
kontra terhadap diskursus pemimpin non-Muslim. Pertama, adalah "kelompok
fiqih". Yang saya maksud dengan "kelompok fiqih" adalah para ulama,
kiai atau "calon kiai" yang ahli Hukum Islam (fiqih) yang mendasarkan
pemikiran-pemikirannya berdasarkan teks-teks keislaman, khususnya
Al-Quran, Hadis, dan kitab-kitab tafsir dan fiqih, khususnya "fiqih
siyasah" (fiqih politik).
Dalam banyak hal, mereka ini "murni"
pertimbangan keagamaan-keislaman, meskipun tentu saja ada sejumlah
pengecualian disana-sini. Dengan kata lain, karena mereka menemukan
sejumlah teks utama dalam Islam serta pendapat para ulama/fuqaha klasik
yang melarang non-Muslim sebagai "pemimpin politik-pemerintahan", maka
mereka pun "ittiba'" atau taat/mengikuti apa yang tertuang dalam
teks-teks keagamaan itu.
Hanya saja perlu dicatat, karena
ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis dan teks-teks klasik Islam itu "tidak
tunggal" atau "seragam", maka banyak pula ulama dan fuqaha kontemporer
yang berbeda pendapat mengenai status kepemimpinan non-Muslim ini. Para
ulama Al-Azhar, Mesir, misalnya tidak mempermasalahkan umat Islam untuk
memilih pemimpin pemerintah non-Muslim karena buat mereka kata "auliya"
itu tidak mengacu pada "pemimpin politik-pemerintahan".
Para
kiai NU dan pimpinan pondok pesantren juga berselisih pendapat mengenai
status atau wacana kepemimpinan non-Muslim ini. Saya juga pernah
memosting di Facebook tentang sejumlah pemimpin politik (presiden,
gubernur, walikota, dlsb) non-Muslim di daerah yang mayoritas
penduduknya adalah Muslim seperti Palestina, Lebanon, dlsb. Itu artinya,
umat Islam (termasuk para ulamanya) berbeda pendapat dalam masalah ini.
Kelompok kedua adalah “kelompok politik”. Kelompok ini bisa
berbentuk ormas atau tokoh-tokoh agama maupun orpol atau tokoh-tokoh
politik, aktivis parpol, dlsb. Apapun “baju” yang mereka pakai atau
“bendera” yang mereka kibarkan, tetapi yang jelas muaranya adalah
kepentingan politik praktis kekuasaan.
Lalu apa bedanya antara
“kelompok politik” ini dengan “kelompok fiqih” tadi? Bedanya adalah jika
“kubu fiqih” itu biasanya stabil atau konsisten dalam berpendapat
karena memang pendapat mereka dibangun atau didasarkan pada pemahaman
atau tafsir atas sejumlah teks-teks yang sifatnya konstan, stabil, tidak
berubah-ubah. Sementara itu, “kubu politik” ciri-ciri utamanya adalah
bersifat labil atau tergantung pada situasi-kondisi yang menguntungkan
dari aspek politik dan ekonomi. Kelompok ini mengikuti arah kemana angin
bertiup.
Dengan kata lain, “kelompok politik” ini, kira-kira,
lebih menggunakan pertimbangan “dalil rational choice theory” ketimbang
teks-teks keagamaan. Bahwa sebagian dari mereka menggunakan dalil-dalil
keislaman itu memang ya. Tetapi penggunaan dalil-dalil agama itu
hanyalah sebagai “jalan”, sarana, atau untuk “sasaran antara” saja.
Sementara tujuan atau sasaran utamanya ya untuk mendapatkan “sesuatu”,
kata Syahrini. Jelasnya, agama dipakai sebagai “kendaraan politik”.
Bagaimana dengan “kelompok ketiga”? Kelompok ketiga ini, sebut saja
“kelompok nasbung” yang paham agama tidak, pinter politik juga bukan.
Tetapi kubu ini sebetulnya yang mayoritas, yang hobinya teriak-teriak
“Allahu Akbar” tetapi tidak jelas jelunterungnya. Banyak dari mereka ini
sebetulnya tidak mengerti apa-apa “apa yang sebenarnya” terjadi. Mereka
hanya dimobilisir saja oleh kelompok elit-menengah (“kubu politik”
tadi), sebagian dikasih “uang recehan”, sebagian lagi diiming-imingi
surga.
Jika diibaratkan sebuah piramid, maka “kubu nasbung” ini
menempati pada posisi paling bawah. Mereka gerudak-geruduk
kesana-kemari, teriak-teriak kenceng-kenceng tapi sebetulnya otaknya
kosong melompong tak berisi. Sebagai bekas “komandan demo”, saya paham
betul dengan “psikologi massa” dan situasi beginian he he.
0 komentar:
Post a Comment